undang undang perbendaharaan negara. Pasal 6. undang undang perbendaharaan negara

Penjelasan dan akuntansi kerugian negara/daerah yang masih sedikit dalam PSAP maupun buletin teknis yang ada, berpotensi menyebabkan pencatatan kerugian negara/daerah kurang akurat dan tidakUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. Dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini beraku, ketentuan tentang kerugian Negara disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 jo. 3. PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : Menetapkan : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. KEUANGAN NEGARA . 2021/No. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana. UMUM. a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Dasar Pemikiran Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk di mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan An kewajiban negara yang perlu. Perbendaharaan Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 menegaskan administrasi Pemerintahan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan danatau pejabat pemerintahan. ABSTRAK: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan. Analis Perbendaharaan Negara; 1. a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan. 2. APBN TA 2021 direncanakan sebesar. dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal. Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet(Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir. dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. ABSTRAK: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan. Dalam Undang – undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa “Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. pokok keuangan negara, Depkeu, agustus 2001, hal 1. 3. PPK dan PPSPM 2023. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk. 1. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangandibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet(Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir. BAB I KETENTUAN UMUM - 2 - PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI SJDI HUKUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. bahwa . d. UMUM 1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan. 05/2019 Tahun 2019 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: 4. Perangkat Daerah adalah unsur. bahwa untuk melaksanakan Putusan MahkamahTahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. : Bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Mengenai definisi pejabat lain, dapat ditemukan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yaitu pada Penjelasan Pasal 59 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 pada Pasal 1 Angka 4, yaitu pejabat yang tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara, yang terdiri dari: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. ABSTRAK: bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan penataan dan. setneg. Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. naskah akademik rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan federasi rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (treaty between the republic of indonesia and the russian federation on mutual legal assistance in criminal matters). Setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, dan Laporan. Pasal 6. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal. Perbendaharaan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan penyederhanaan proses pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai Undang­. Pasal 6. Perbendaharaan Negara - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. d. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2020. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pertnggungjawaban-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan- belanja-negara. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana. kanaa 19. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu angan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. A. Ringkasan : Undang-Undang No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. 2. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; c. Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, telah. Bagian 3. Itulah yang melatarbelakangi lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri atas: 1. 3. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Mengingat: 1. dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Beli koleksi Undang Undang Perbendaharaan Negara online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. GO. 03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat. Call Center: 14090. Dengan keluarnya tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranUndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (UU No 1 Tahun 2004) disahkan pada tanggal 14 Januari 2004 di Jakarta ditanda-tangani oleh Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri. Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 05/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/pmk. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan. Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA. Kedaluwarsa dalam Hukum Keuangan Negara. LATAR BELAKANG : Terbitnya paket Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka Undang-Undang. Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, telah diundangkan Undang – undang Nomor. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. 6/2022 Tgl 29 Desember 2022. paket undang-undang di bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tulisan Hukum/Tim UJDIH BPK. Ruang Lingkup Ruang lingkup seperti tertuang dalam pasal 2 UU. dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. Mengingat : 1. Perbendaharaan Negara. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk. Dasar Pemikiran. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 5. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara A. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. 235, TLN No. naskah akademik ruu tentang batas wilayah negara. Isi Singkat. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Materi pelajaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diberikan kepada para didik Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Mengingat : 1. Peraturan Perundang-undangan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: 7. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah bersama dengan DPR bersepakat untuk menerbitkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C. Peraturan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. Artikel. dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua; c. Berdasar pada Undang-Undang tersebut, selanjutnya terbitlah Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004 yang secara hukum. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. SERI DIGITAL PANDUAN TEKNIS PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini ditetapkan dengan pertimbangan. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet(Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir. 024. UU No. dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN. Peraturan Pemerint-ah Nomor 7. Obligasi Negara adalah SUN yang. 15 Tahun. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara? Undang-undang ini adalah peraturan yang mengatur sistem perbendaharaan negara di Indonesia. huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Bila Undang-undang untuk mengesahkan penetapan perubahan anggaran atau undang-undang untuk menetapkan perubahan sedemikian terjadi sesudah hari terakhir. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran. 911. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 is tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara hr Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); C Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 2004 na 1. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu. Tim Penilai. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negarad. go. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 2 Mengingat: 1. Perubahan paling akhir dalam undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara adalah Undang-Undang No. dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. SWIPe-AP. huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Dalam Undang-undang 5 Pembendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Pembendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Ncgara Republlk Indonesia Tahun 2004 NomoI 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 6. ID : 11 HLM. 05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan. UMUM Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak. Sembunyikan. Aspek SDM dalam rangka pengelolaan APBN diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara spesifik mengatur tentang Pejabat Perbendaharaan Negara. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada. Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. id : 11 hlm. SETNEG. Lebih. NOMOR 448 TAHUN 1925, STAATSBLAD HALAMAN 1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. Pencabutan. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 1. PELAKSANAAN SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA. ABSTRAK: a. Bahkan kini, dikenal berbagai inovasi digital treasury yang terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas.